Jakarta, MinergyNews– Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha bahwa komitmen pengurangan emisi atau sering disebut NDC (Nationally Determined Contribution) untuk Indonesia di sektor proses dan penggunaan produk industri (IPPU – Industrial Processes and Product Use), skenario mitigasinya terlalu fokus pada skala makro dan industri besar. Dalam skenario ini, proses industri dan penggunaan produk di industri besar terkait antara lain untuk industri semen, amonia, smelter, besi dan baja.
“Pelaku circular economy skala kecil belum masuk dalam NDC,” ujar Satya dalam diskusi panel yang diadakan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Rabu (2/8) di Jakarta. Padahal faktanya, kata dia, secara demografis 58,35 persen angkatan kerja adalah pekerja informal, berjumlah 72,67 juta orang. Kemudian, kurang lebih 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional bekerja di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 57–60 persen. “Apabila dibenahi, UMKM dan pekerja informal dapat berperan aktif dalam aksi mitigas pengurangan emisi,” ujar Satya.
Bahkan, kata Satya, pelibatan industri berskala kecil dengan penerapan Circular Economy turut membantu percepatan pemenuhan target NDC dari semula 29 persen pada 2030, bisa menjadi lebih tinggi capaiannya. Circular economy merupakan proses ekonomi yg berkelanjutan.
“Ini konsep baru yang tidak mengenal pembuangan (waste), karena waste dikelola sehingga menjadi produk-produk baru lagi ,” ujarnya.
Prinsip circular economy adalah make, use dan recycle. “Sangat berbeda denganlinear economy yang hanya berprinsip pada make, use dan dispose,” tuturnya.
Pada diskusi panel tersebut, Satya berbicara bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, dan Gubernur Lemhanas Letnan Jendral (Purn) Agus Widjojo. Selain NDC sektor industri, Satya juga menjelaskan NDC di sektor limbah.
NDC di sektor limbah dilakukan dengan mengelola limbah cair domestik dmelalui pembangunan septic tank dengan sludge recovery, septic tank komunal, dan biodigester. NDC di sektor ini juga mengarah pada pengelolaan limbah cair industri untuk industri pulp and paper dan pengolahan sawit. “Pertanyaannya, bagaimana target implementasinya? Berapa banyak unit? Bagaimana skema pelibatan masyarakat? Bagaimana dengan UMKM, home industry, dan masyarakat lokal?,” ujar Satya.
NDC di sektor limbah ini juga ada target peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui pengomposan dan 3R (kertas). Pertanyaan yang masih tersisa antara adalah bagaimana skema pelibatan masyarakat?. Satya mengungkapkan, industri daur ulang plastik mempekerjakan 300 ribu orang, belum termasuk ratusan ribu pemulung. Selain itu ada 134 perusahaan anggota ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) mampu mendaur ulang 400 ribu ton plastik setiap tahun, untuk mengisi kebutuhan domestik maupun ekspor. “Mereka harus dilibatkan,” tuturnya.
Menurut Satya, NDC di sektor energi juga masih ada pertanyaan meski sudah diarahkan pada penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik. “Bagaimana dengan pengembangan EBTKE di sektor household (misal panel surya -> feed in tariff), UMKM, daerah terpencil/terluar yang masih off-grid?,” tuturnya.
Soal penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), pun masih ada yang perlu diperjelas. Misalnya, bagaimana dengan peta jalan konversi BBM ke BBG? Apakah akan mewajibkan teknologi dual-fuel pada industri otomotif?
Sementara itu, NDC di sektor pertanian juga demikian. Target pemanfaatan limbah ternak untuk biogas mencapai 0,06 persen dari populasi ternak pada tahun 2030, masih menyisakan pertanyaan. “Bagaimana proses diseminasi informasi dan teknologi reaktor biogas? Seberapa besar kontribusi biogas di 0,06 persen populasi ternak untuk penurunan emisi?,” tuturnya.
Satya berpendapat, sebaiknya pemerintah menjawab seluruh pertanyaan yang masih muncul tersebut. Tujuannya agar NDC yang sudah dicanangkan dapat direaliasikan, dan bukan hanya menjadi target di atas kertas.
