Jakarta, MinergyNews– Komitmen Indonesia dalam COP 21 pada bulan Desember 2016 di Paris adalah untuk mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29%. Di sektor Energi, komitmen untuk mendukung target COP 21 adalah dengan menurunkan emisi GRK sebesar 314 – 398 juta ton CO2 pada tahun 2030.
Wakil Menteri Arcandra Tahar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2/7) menjelaskan program Kementerian ESDM untuk mendukung komitmen Paris Agreement, yaitu salah satunya menargetkan penggunaan energi terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025. “Program ESDM dalam Energi Mix tahun 2025 adalah penggunaan EBT sebesar 23%, sekarang masih 7%, 2050 tarrgetnya 31%, Tahun 2017 masih 7%, 2025 tggl 8 tahun lagi, mungkinkah kita bisa mencapai 16-17%, Kemarin kita baru tanda tangan 50an pengembang, akan kita kejar terus”, papar Arcandra.
Lebih lanjut Wamen Arcandra menjelaskan program utama Kementerian ESDM Untuk mendukung Kementerian LHK dalam mengurangi gas rumah kaca, di antaranya:
- Mencapai target bauran energi primer dari sumber EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050M
- Memenuhi target produksi BBN/biofuel minimal tahun 2025 sebesar 15,6 juta kl dan 54,2 juta KL pada tahun 2050
- Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (Clean Coal Technology/CCT) dan efisiensi tinggi (Ultra Super Critical/USC) secara bertahap
- Reklamasi lahan pasca tambang batubara
- Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut.
Selain untuk mendukung peningkatan energi bersih, Wamen Arcandra juga menjelaskan program Kementerian ESDM melalui #EnergiBerkeadilan. Artinya bahwa energi harus adil untuk rakyat, adil untuk izin usaha dan adil untuk pertembuhan ekonomi, “Walaupun ini adil untuk semuanya, yg namanya lingkungan tidak boleh dirusak”, tegas Arcandra.
Saat ini beberapa program yang sedang dilakukan adalah:
- Di sektor kelistrikan, Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini 90%. Untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM memiliki program melistriki 2500 desa melalui home solar system, terutama untuk daerah Papua dan Papua Barat.
- Subsidi elpiji bukan subsidi harga. Harganya sama, tapi penerima subsidi akan diberikan subsidi lewat kartu.
- BBM satu harga untuk pemerataan. Di daerah terpencil BBMnya jauh lebh mahal dari kita yang di pulau Jawa. “Tahun ni kita canangkan 50an tempat satu harga”, papar Arcandra.
- Konverter kit untuk nelayan. “Dulu nelayan menggunakan BBM sekarang menggunakan gas, maka kita memberikan konverter kit kepada nelayan, sehingga mereka bisa menggunakan elpiji 3 kg”, tambah Arcandra.
- Yang kita dorong lagi SPBU kita minta menggunakan 1 nozzle gas. Kita dorong skrg spbu harus menggunakan 1 nozzle untuk gas. “Ini sebagai salah satu bentuk keberlanjutan pemanfaatan EBT yang berhubungan dengan lingkungan, harga industri, sehingga kita dorong industri untuk menggunakan gas”, pungkas Arcandra.
