Jakarta, MinergyNews– Pertamina adalah milik negara, Pertamina juga milik rakyat dan Pertamina Badan Usaha Milik Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, setiap tindakan ataupun upaya-upaya yang akan menghambata keberlangsungan serta merusak citra postif Pertamina yang telah terbangun selama ini tentu akan mendapat perlawan serius dari seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut seperti yang di kemukakan oleh Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara saat ditemui oleh wartawan di kantor Pertamina, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Marwan, perombakan direksi adalah hal yang wajar. Namun itu, soal siapa yang akan menduduki jajaran direksi memerlukan sebuah pertimbangan dan keberhati-hatian, karena ini menyangkut keberlangsungan sebuah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Jadi, kalau kita melarang saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok masuk Pertamina sebagai direktur utama atau Comut Pertamina, bukan karena faktor kebencian atau rasa dendam, akan tetapi lebih karena mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama kaitannya dengan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Pasalnya, tambah Marwan, Pertamina sebagai BUMN energi telah menjalakan kinerja dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa PT Pertamina (Persero) satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 2019.
“Pertamina itu satu-satunya perusahaan yang masuk Fortune Global 500 2019. Ini sebagai sebuah bukti hasil yang dicapai oleh orang karier-karier, orang-orang berlaterbelakang minyak. Kalau ini digantikan orang yang tiak jelas backgroundnya, ini yang kita khawatirkan. Jadi, sekali lagi, kita melarang Ahok bukan karena benci atau dendam,” tutur Marwan.
Selain itu, Marwan mengungkapkan, Ahok saat ini masih tersandung kasus korupsi yang belum digobris oleh KPK. Setidaknya ada dua alat bukti yang meyakinkan Ahok korupsi, pertama kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi.
“Dari dua kasus diatas sudah cukup untuk alat bukti. ‘Kan, minimal dua alat bukti maka kasus tersebut akan dkproses… pertama RS Sumber Waras dan kedua kasus reklamasi. Alat bukti sudah lebih dri cukup Tp tetap aja disebut bahwa Ahok tidak terbukti melakukan niat jahat. Ini menjadi presdien buruk ya karena saat ketangkap semua orang bisa bilang alasan bahwa tidak ada niat jahat,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Faisal Basri mengatakan bahwa Ahok memiliki banyak masalah. Menurtnya, Ahok mempunyai resistensi yang tinggi di mata umta di Indonesia.
“Kalau kita bicara governance, kalau kita bicara soal hukum, dan kalau kita bicara soal keadilan, maka masalah Ahok ada disini nih. Ahok mempunayai resistensi yang tinggi di mata umat Indonesia. Jadi, bila Menteri BUMN tetap memilih Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina, maka ini sama saja dengan mengulangi tindakan melukai perasaan umat yang kesekian kalinya dan ini berpotensi menyulut kemarahan umat yang berbuntut keributan,” kata Sofyano Zakaria.
Oleh karena itu, Sofyano Zakaria menghimbau sebaik Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana perobakan direksi Pertamina dengan manghadirkan Ahok sebagai direktur utamanya. “Saya menghimbau kepada RI Satu, alangkah baiknya bila rencana Menteri BUMN itu diabaikan saja. Mohon dipertimbangan dengan bijak. Apalah artinya bila orang yang dianggap figure lantas dipasakan untuk memimpin BUMN, toh, tidak mendapat simpatik malah sebaliknya memancing kekacauan,” ujar Sofyano Zakaria.
Sofyano Zakaria sependapat bahwa sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini Menteri BUMN untuk mempertimbangkan kembali rencana perombakan direksi Pertamina dengan menghadirkan Ahok sebagai direktur utama. “Sekali lagi, ini mohoan dipetimbangkan kembali. Menjaga perasaan umat itu jauh lebih penting dari memaksakan Ahok masuk Pertamina,” tukas Sofyano Zakaria.
