Jakarta, MinergyNews– Keputusan Pemerintah yang memasukkan PT Pertamina (Persero) ke dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus segera ditinjau ulang. Pasalnya sebagai BUMN strategis, Pertamina memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin ketahanan dan pasokan energi nasional.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar dalam sambutannya di acara Halalbihalal dan Kuliah Umum tentang “Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina,” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Sobat Energi di Jakarta, Rabu (30/04/2025).
Menurut dirinya, Pertamina seharusnya tidak menjadi bagian dari Danantara. “Pertamina dan PLN adalah BUMN yang ditugaskan negara untuk menjaga kepentingan publik. Masuknya ke Danantara berpotensi mengganggu fungsi utama tersebut,” ujarnya.
Arie menegaskan, pengelolaan BUMN sektor vital seperti Pertamina secara liberal dan kapitalis justru mengancam kedaulatan energi nasional. Dirinya justru khawatir jika nanti aset-aset strategis bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Selain itu, Arie mempertanyakan apakah Danantara hanya menjadi alat untuk melunasi utang negara. “Kalau begitu, ini sangat berbahaya. Negara bisa tergadaikan,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam paparannya juga menyoroti proses inbreng saham Pertamina ke Danantara. Dengan total aset mencapai Rp1.390 triliun, Pertamina dinilai terlalu berharga untuk dikelola lembaga baru yang arah bisnisnya belum jelas.
“Masuknya Pertamina bisa diklaim demi transparansi, tapi justru bisa membuatnya tergantung pada holding dan mengaburkan arah bisnis energi nasional,” katanya.
Oleh karena itu, Arie berharap pemerintah harus bersikap bijak dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan investasi. Sementara itu, dirinya kemudian mengingatkan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjadi dasar utama pengelolaan energi dan sumber daya alam. Hanya dengan kendali penuh negara, energi bisa benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
